Mahkamah Anti-Korupsi Di Indonesia: Sejarah Dan Perkembangan

Penyusun: Ellis Rossati, Jud Tajuddin, Dan Niall Soumika Putri

Penerjemah: Minna At-Talawy

Ulasan Terjemahan: Dr. Fatin Mursi

Kenapa Indonesia tidak dapat mengikuti Malaysia, Singapura, dan Thailand dalam kemajuan ekonomi? karena korupsi yang merajalela selama tiga dekade. Korupsi ini merusak struktur Indonesia secara sistematis dan merugikan institusi, baik itu kehakiman, kepolisian, atau militer.

Untuk menyelesaikan masalah korupsi yang membutuhkan solusi cepat dan efektif, dibentuklah pengadilan korupsi untuk membasmi korupsi dan membebaskan masyarakat Indonesia dari belenggu korupsi. Pengadilan korupsi didirikan pada tahun 2009 sebagai badan peradilan independen, tetapi gagal mencapai tujuannya karena berbagai alasan, seperti jumlah kasus korupsi yang menumpuk di pengadilan, kurangnya sumber daya manusia, dan korupsi di kalangan pengadilan korupsi itu sendiri.

Studi ini juga membahas hambatan lain dalam upaya memerangi korupsi, yaitu bahwa penyelesaian kasus korupsi membutuhkan sumber daya keuangan yang sangat besar, dan sumber daya tersebut telah kering karena korupsi. Masalah yang lebih besar adalah bagaimana menyelesaikan kasus-kasus yang membutuhkan penyelesaian cepat dan tidak dapat ditunda-tunda. Terutama karena pengadilan korupsi saat ini akan menghambat penyelesaian kasus tersebut daripada menyelesaikannya dengan cepat.

Untuk itu, negara membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi, yang memiliki hak untuk menyelidiki dan menuntut. Namun, terjadi kekacauan ketika kasus korupsi dibawa ke dua pihak yang berbeda, masing-masing dengan pendapatnya sendiri. Selain itu, terdapat kekacauan konstitusional dalam menentukan yurisdiksi pengadilan korupsi yang harus dipecahkan. Studi ini mencoba menganalisis kekacauan hukum ini dan mencari solusinya.

Studi ini mencoba menjawab beberapa pertanyaan: Bagaimana pengadilan korupsi dapat menjadi solusi yang efektif dalam mengatasi korupsi di tengah kehilangan kepercayaan pada sistem peradilan secara keseluruhan? Apakah penunjukan hakim yang ahli dalam bidang ini cukup? Dan apa solusinya untuk kasus-kasus yang membutuhkan penyelesaian cepat dan tidak dapat ditunda-tunda? Bagaimana pengadilan korupsi dapat diorganisir untuk menyelamatkan seluruh negara?

Studi pengadilan korupsi di Indonesia membahas semua hal yang berkaitan dengan pengadilan korupsi, mulai dari alasan keberadaannya hingga teks hukum yang menentukan keberadaannya, serta hambatan dan rintangan yang menghalangi pengadilan korupsi.