Penyusun: Adam Dag

Penerjemah: Ghada Wafi

Ulasan Terjemahan: Dr. Asma Makawy

Ada berbagai interpretasi dalam mendefinisikan konsep “masyarakat sipil”. Arti asli dari konsep ini adalah “masyarakat politik” yang diperintah oleh hukum di bawah kekuasaan negara, namun arti yang lebih umum adalah membedakan masyarakat sipil dari negara sebagai area untuk kelompok dan asosiasi independen; seperti asosiasi pengusaha, kelompok tekanan, klub, keluarga, dan sebagainya. Artinya, masyarakat sipil terdiri dari apa yang disebut Edmund Burke sebagai “kelompok atau faksi kecil”. Dalam arti ini, perbedaan antara masyarakat sipil dan negara mencerminkan pembagian antara publik dan swasta; masyarakat sipil mencakup institusi swasta yang independen dari pemerintah dan diatur oleh individu untuk mencapai tujuan dan kepentingan mereka. Menurut definisi PBB, masyarakat sipil adalah sektor ketiga dari sektor-sektor masyarakat bersama dengan pemerintah dan sektor bisnis, dan terdiri dari organisasi masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah.

Istilah ini menjadi istilah penting dalam literatur diskusi politik di Turki setelah tahun 1980, di mana intervensi militer menargetkan beberapa intelektual untuk menghidupkan kembali gerakan sosial, melalui ekspor konsep masyarakat sipil untuk menghadapi kontrol kekuasaan pusat atas inisiatif sosial. Ketidakpuasan yang dihasilkan dari gerakan 12 September, terutama di kalangan sayap kiri, mendorong beberapa intelektual untuk menentang pemerintahan militer dengan alasan masyarakat sipil. Ini berarti bahwa kudeta militer di Turki pada tahun 1980 menyebabkan perubahan penting dalam jalur pembentukan masyarakat sipil. Untuk memahami bagaimana hubungan antara negara dan masyarakat sipil di Turki mencapai situasi saat ini; studi ini akan membahas latar belakang sejarah dari hubungan ini, yaitu hubungan negara dengan masyarakat pada masa Kesultanan Utsmaniyah, dengan memeriksa sistem sosial, politik, dan ekonomi Kesultanan Utsmaniyah; yang memungkinkan kita untuk melacak tahapan yang dilalui oleh hubungan antara negara dan masyarakat, dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi Kesultanan Utsmaniyah, dan menyoroti situasi saat ini dari hubungan ini.

Studi ini membahas institusi-institusi yang dapat dianggap telah berkontribusi dalam membentuk masyarakat sipil di Kesultanan Utsmaniyah, dan meskipun mereka tidak sepenuhnya independen dari negara, mereka memperoleh pentingnya dari fakta bahwa mereka adalah faktor yang dapat berkontribusi dalam membentuk masyarakat sipil. Studi ini juga membahas proses modernisasi Kesultanan Utsmaniyah, dan pembentukan organisasi masyarakat sipil, di mana kekuatan pemerintah pusat di Kesultanan Utsmaniyah menurun pada abad ke-17 dan ke-18, dan perubahan sosial berlanjut seiring dengan perubahan politik dalam tahap transisi dari Kesultanan Utsmaniyah ke Republik Turki.

Diterjemahkan dari bahasa Turki

Unduh Studi